Sentralisasi Kekuasaan dalam MBG: Mengapa Keterlibatan Daerah dan Orang Tua Minim?

Salah satu kritik utama terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kecenderungan Sentralisasi Kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Meskipun implementasi program dilakukan di 38 provinsi, penentuan menu, standardisasi, hingga alokasi anggaran pokok seringkali diatur dari pusat. Model ini, yang dimaksudkan untuk efisiensi dan keseragaman, ironisnya dapat mengurangi relevansi menu dengan kebutuhan gizi spesifik dan ketersediaan pangan lokal.

Sentralisasi Kekuasaan dalam MBG berisiko meminggirkan peran krusial pemerintah daerah dan komunitas. Pemerintah daerah seharusnya menjadi penentu menu adaptif, berdasarkan hasil panen lokal dan preferensi budaya masyarakat setempat. Ketika keputusan menu diambil dari Jakarta, program bisa kehilangan konteks dan dukungan dari Petani Lokal yang seharusnya menjadi mitra utama.

Keterlibatan orang tua, sebagai pemangku kepentingan utama, juga terkesan minim. Mereka seharusnya dilibatkan dalam pengawasan kualitas makanan dan higienitas dapur. Namun, struktur yang ada seringkali menempatkan orang tua hanya sebagai penerima manfaat, bukan sebagai pengawas aktif. Hal ini melemahkan mekanisme kontrol sosial yang vital bagi program berskala besar.

Sentralisasi Kekuasaan juga menjadi penghalang bagi inovasi dan akuntabilitas di tingkat lokal. Tanpa otonomi yang memadai, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah sulit menyesuaikan diri dengan masalah logistik mendesak atau insiden keracunan yang mungkin terjadi. Keputusan perbaikan harus menunggu arahan dari pusat, memperlambat respons program.

Model tata kelola ideal untuk MBG seharusnya berupa desentralisasi bertingkat. Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan standar gizi makro (misalnya, jumlah minimum protein), tetapi daerah diberi keleluasaan penuh untuk memilih bahan pangan lokal. Ini akan memastikan Gizi Ideal tercapai tanpa mengorbankan pemberdayaan daerah.

Untuk meningkatkan keterlibatan, MBG harus membangun saluran komunikasi dua arah. Mekanisme umpan balik yang mudah diakses bagi orang tua untuk melaporkan kualitas dan keamanan makanan adalah keharusan. Partisipasi aktif mereka akan menjadi lapisan pengawasan terbaik di lapangan, melengkapi audit formal dari BPK.

Tantangan bagi MBG adalah menyeimbangkan kebutuhan akan kontrol terpusat (untuk menjaga kualitas dan mencegah korupsi) dengan kebutuhan fleksibilitas lokal (untuk efektivitas dan relevansi). Mengubah mentalitas dari top down menjadi kolaborasi adalah kunci untuk program yang berkelanjutan.

Jika Sentralisasi Kekuasaan terus mendominasi, MBG berisiko menjadi program yang besar dalam anggaran, tetapi tumpul dalam dampak di lapangan. Memberikan kepercayaan dan wewenang kepada daerah serta orang tua adalah langkah strategis untuk memastikan Generasi Emas 2045 lahir dari program yang relevan dan didukung penuh oleh rakyat.